Monday , January 30 2023

Penegakan Hukum Serentak se Jawa Tengah Sebagai Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19

Semarang, 15 September 2020 bertempat di ruang kerja Kapolda Provinsi Jawa Tengah pukul 09.00 WIB telah dilaksanakan Rapat Sinkronisasi Sebagai Upaya Optimalisasi Penegakan Hukum Protokol Kesehatan di Provinsi Jawa Tengah. Rapat yang difasilitasi oleh Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah (Irjen. Pol. Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St., M.K) beserta jajarannya yang dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah (Herru Setiadhie, S.H., M.Si), Pangdam IV/Diponegoro (Mayor Jenderal TNI Bakti Agus Fadjari, S.IP), Kepala Kejaksaan Tinggi (Priyanto, S.H. M.H.), Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah (Dr. H. Cicut Sutiarso, S.H., M.Hum.), Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Drs. Budiyanto Eko Purwono, M.Si) dan Kepala Biro Hukum (Iwanuddin Iskandar, S.H., M.Hum).

Hal yang dibahas dalam pertemuan tersebut terkait sinkronisasi regulasi penegakan hukum dalam upaya disiplin protokol kesehatan sebagai upaya mencegah penyebaran Covid-19 di Provinsi Jawa Tengah.

Saat ini Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah mengeluarkan produk hukum yaitu Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah  Nomor 11 tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit di Provinsi Jawa Tengah serta Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Penyakit Menular Di Provinsi Jawa Tengah, yang mengatur sanksi administratif bagi para pelanggar protokol kesehatan antara lain peringatan, denda administratif dan kerja sosial.

Di Kabupaten/Kota se Jawa Tengah juga terdapat regulasi baik Perda maupun Perkada yang berkaitan dengan Penegakan penyebaran Covid-19.

Hal tersebut sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1984 tentang penyakit menular juga sekaligus melaksanakan Inpres Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.

Sebagai upaya tindak lanjut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota agar bersinergi dengan Aparat Kepolisian, TNI AD dan Kejaksaan serta unsur-unsur tokoh masyarakat untuk melakukan operasi yustisi/penegakan hukum baik kepada masyarakat maupun badan hukum yang melakukan pelanggaran protokol guna pencegahan penyebaran Covid-19 di daerah masing-masing.

Harapannya dengan adanya operasi yustisi/penegakan hukum Protokol Kesehatan serentak di 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah sehingga dapat menekan angka penyebaran dan kematian akibat Covid-19 serta menciptakan tumbuhnya tertib budaya penggunaan 3 M (Mencuci tangan, Memakai masker dan Menjaga jarak) dan menciptakan tumbuhnya Germas (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat) di Provinsi Jawa Tengah.

Check Also

PERDA JATENG DALAM SEBUAH KONSEP PERENCANAAN

Jakarta, 12 Juli 2022 Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia menyelenggarakan  Rapat Identifikasi dan Pemetaan …