Bantuan Hukum

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan PERDA 7 tahun 2014 tentang Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin memberikan Bantuan Hukum yang bekerja sama dengan Lembaga Bantuan Hukum di Jawa Tengah. Berikut mekanisme dan persyaratan dalam pengajuan Bantuan hukum.

MEKANISME DAN PERSYARATAN PENGAJUAN BANTUAN HUKUM :

• PENGAJUAN BANTUAN HUKUM PADA MASYARAKAT

Persyaratan :

1. Identitas (KTP  dan /atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang)  Warga Jawa Tengah;
2. Permohonan Bantuan Hukum;
3. Surat Keterangan Tidak Mampu :

• Surat Keterangan Tidak mampu / Miskin dari Lurah, Kepala Desa atau Pejabat yang setingkat ditempat tinggal Pemohon Bantuan Hukum ; atau
• Kartu Jaminan Kesehatan masyarakat, Bantuan langsung tunai, Kartu Beras Miskin atau Dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin

• PENGAJUAN  DARI LBH 

Persyaratan :

1. Berbadan Hukum;
2. Terakreditasi Oleh Kementerian Hukum dan HAM (Minimal Akreditasi C);
3. Memiliki kantor atau sekretariat yang tetap ;
4. Memiliki pengurus; dan
5. Memiliki program bantuan hukum.
6. AD/ART (Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga)

PERSYARATAN  DAN MEKANISME LENGKAP PROGRAM BANTUAN HUKUM BISA DI UNDUH DI SINI DOWNLOAD

 DAFTAR LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH)

YANG BEKERJASAMA DENGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

TAHUN 2020