Monday , January 30 2023

Bagian PPHD Kab/Kota dan Dokin Hukum

 

TUGAS POKOK DAN FUNGSI BAGIAN BANTUAN HUKUM DAN HAM (Pasal 49 dan Pasal 50)

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah nomor 70 tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah 

 

TUGAS

melaksanakan penyiapan pengoordinasian penyusunan dan analisis kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Gubernur bidang Pengawasan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota, Dokumentasi Dan lnformasi Hukum, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang pengawasan produk hukum daerah wilayah I, pengawasan produk hukum daerah wilayah II, dokumentasi dan lnformasi hukum

 

FUNGSI

  1. penyiapan bahan pengoordinasian penyusunan dan analisis kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan clan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang pengawasan produk hukum daerah wilayah I;
  2. penyiapan bahan pengoordinasian penyusunan dan analisis kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang pengawasan produk hukum daerah wilayah II;
  3. penyiapan bahan pengoordinasian penyusunan dan analisis kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang dokumentasi dan informasi hukum;
  4. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Gubernur bidang Pengawasan Produk Hukum Daerah Dan Dokumentasi Dan Informasi Hukum; dan e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Biro Hukum sesuai dengan tugas dan fungsinya