Bagian Bantuan Hukum dan HAM

TUGAS POKOK DAN FUNGSI BAGIAN BANTUAN HUKUM DAN HAM (Pasal 43 dan Pasal 44)

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah nomor 70 tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah 

TUGAS

melaksanakan penyiapan pengoordinasian penyusunan dan analisis kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang sengketa hukum dan hak asasi manusia, bantuan hukum, tata usaha Biro

FUNGSI

1. penyiapan bahan pengoordinasian penyusunan dan analisis kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang sengketa hukum dan HAM;
2. penyiapan bahan pengoordinasian penyusunan dan analisis kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang bantuan hukum;
3. penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan secara terpadu dan pelaporan lingkup biro di bidang pelayanan administrasi ketatausahaan, pengelolaan sistem infonnasi dan rumah tangga biro;dan
4. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Biro Hukum sesuai dengan tugas dan fungsinya.